ANALISIS KEPENTINGAN RUSIA DALAM KONFLIK UKRAINA

Latar Belakang Terjadinya Konflik Ukraina

Digulingkannya presiden Viktor Yanukovych sebagai akibat dari krisis yang terjadi di Ukraina beberapa tahun terakhir menjadikan hubungan Bilateral Ukraina-Rusia memanas seiring dianeksasinya Crimea kedalam wilayah territorial Rusia. Ketegangan serupa juga nyaris muncul bersamaan dengan terjadinya ”Revolusi Oranye” pada November 2004 yang membawa kelompok pro-Eropa Barat pimpinan Viktor Yushchenko dan Yulia Tymoshenko mengungguli kelompok pro-Rusia pimpinan Yanukovych.

Setelah Yushchenko menjabat sebagai presiden Ukraina, semangat untuk membawa Ukraina bergabung dengan Uni Eropa dan NATO dikumandangkan. Namun setelah sepuluh tahun berlalu, cita-cita ”Revolusi Oranye” belum juga dapat dipenuhi. Konflik internal yang terjadi di dalam tubuh kelompok pro-Eropa Barat membawa Yanukovych dan kelompok pro- Rusia kembali ke panggung politik Ukraina, hanya dua tahun setelah terjadinya ”Revolusi Oranye” dan otomatis kembali mengubah halauan kebijakan luar negeri Ukraina.

Selain disebabkan perpecahan pada level internal, belum berhasilnya Ukraina untuk bergabung dengan Uni Eropa dan NATO juga disebabkan oleh kuatnya resistensi Rusia. Ukraina dan negara-negara pecahan Uni Soviet merupakan wilayah vital bagi Rusia. Sebagaimana disebutkan di dalam Konsepsi Kebijakan Luar Negeri Federasi Rusia tahun 2013, upaya untuk membangun kemitraan dengan negara-negara pecahan Uni Soviet yang tergabung di dalam Commonwealth of Independent States(CIS) dalam wilayah ekonomi maupun politik dan keamanan merupakan salah satu prioritas utama kebijakan luar negeri Rusia. Secara khusus, dokumen tersebut me-nyebutkan keinginan Rusia untuk melibatkan Ukraina dalam proses integrasi ekonomi Eurasia seiring dengan gagasan besar Rusia untuk membentuk Eurasian Economic Union. Dalam wilayah politik dan keamanan, Ukraina dan negaranegara pecahan Uni Soviet merupakan salah satu poros utama kebijakan luar negeri dan keamanan Rusia. Sudah sejak lama Rusia menentang keras upaya Ukraina untuk bergabung dengan Uni Eropa dan NATO.

Pasca terjadinya krisis di Kiev, sekelompok pasukan bersenjata tak dikenal memasuki wilayah Crimea dan mengambil alih daerah tersebut. Meski Rusia berdalih ini bukan pasukannya, namun permintaan Presiden Putin kepada parlemen untuk mengirimkan menempatkan pasukannya di Crimea menjadi bukti tersendiri. Hal ini yang kemudian menjadi pertanyaan mengapa Rusia menempatkan pasukannya di Crimea dan memancing kemarahan pemerintah Ukraina sementara krisis yang terjadi di Kiev secara geopolitik jauh dari Crimea.

Referendum 16 Maret 2014 kemudian terlaksana di Crimea dimana 97,67% rakyat Crimea memilih untuk keluar dari Ukraina dan bergabung dengan Rusia. Tentu saja hal ini banyak mendapat pertentangan karena dianggap melanggar konstitusi Ukraina dan Hukum Internasional. Dimana konstitusi 1992 Ukraina menyatakan :

“the question of changing the territory of Ukraine can be resolved only by national referendum (Article 73 of the Constitution)"[1]

            Berdasarkan hal ini, referendum Crimea tidak sesuai dengan konstitusi Nasional yang berlaku di Ukraina dimana yang terjadi hanya rakyat Crimea yang melaksanakan referendum. Organisasi Internasional seperti PBB juga telah membahas hal ini pada Sidang Umum PBB 27 Maret 2014 dengan topik “Territorial Integrity of Ukraine” dan menghasilkan resolusi A/RES/68/262 yang menyatakan bahwa referendum Crimea adalah Ilegal dimana 100 negara setuju, 11 menolak dan 58 abstain.[2]

Sejarah Masuknya Crimea dan Sevastopol ke Ukraina

Ukraina secara harfiah berarti “tanah perbatasan”. Negara ini memiliki komposisi suku yang unik. Barat Sungai Dnieper dihuni keturunan Ukraina. Sementara, di timur dan selatan (termasuk Crimea) banyak ditinggali orang keturunan Rusia, yang masih teguh menjalankan budaya serta bahasa tanah leluhur. Meski jumlah warga keturunan Ukraina (70% dari populasi) lebih banyak, keturunan Rusia (17% dari populasi) yang tersebar di bagian Timur Ukraina seperti Crimea, Donesk, Luhanks dan Karkiv.

Sejarah Sevastopol yang merupakan bagian dari Crimea berkaitan erat dengan Rusia. Sejak tahun 1948, Sevastopol mendapatkan status kota istimewa dari pemerintahan Republik Sosialis Federal Soviet Rusia, bagian dari Uni Soviet. Tahun 1954, pemimpin Soviet saat itu Nikita Khrushchev memberikan Sevastopol dan seluruh Crimea kepada Republik Sosialis Soviet Ukraina yang masih menjadi bagian dari Uni Soviet. Awal 1990an, Ukraina menjadi negara merdeka. Crimea menjadi bagian dari Ukraina. Di bawah Traktat Persahabatan, Kerja Sama dan Kemitraan Moskow-Kiev tahun 1997, Rusia mengakui status kepemilikan Sevastopol dan kedaulatan Ukraina. Sebagai balasannya, Ukraina memberikan Rusia hak untuk terus menggunakan pelabuhan Sevastopol bagi armada laut mereka sampai tahun 2017.

Perjanjian awal izin Armada Laut Hitam di Sevastopol berlangsung untuk 20 tahun. Perjanjian ini otomatis diperpanjang lima tahun kecuali salah satu pihak membatalkannya. Perjanjian kedua, ditandatangani di Kharkiv tahun 2010, memperpanjang penggunaan pelabuhan Sevastopol untuk armada Rusia hingga 2042. Rusia membayar Ukraina US$98 juta per tahun untuk menyewa pangkalan laut di Crimea. Selain itu, berdasarkan perjanjian Kharkiv, Rusia akan memberikan potongan harga gas US$100 per ton.

Rusia terpaksa menggunakan pelabuhan Sevastopol karena tidak ada pelabuhan di negaranya yang mampu menampung Armada Laut Hitam. Pelabuhan Rusia di Novorossiysk tidak cukup dalam dan kurang infrastrukturnya. Armada Laut Hitam Rusia terdiri dari 388 kapal perang Rusia, termasuk 14 kapal selam diesel. Selain itu, ada 161 jet tempur di pangkalan udara yang disewa Rusia di Gvardeiskoye (sebelah utara Simferopol) dan Sevastopol. Total ada 25.000 personel militer Rusia di Crimea, belum termasuk staf sipil. Jika dihitung juga keluarga mereka yang ikut tinggal di komplek militer Crimea, total ada lebih dari 100.000 orang.

Kepentingan Rusia dalam Konflik Ukraina

Melihat bagaimana Rusia terlibat aktif dalam konflik yang terjadi di Crimea, dapat ditarik kesimpulan bahwa Rusia memiliki banyak kepentingan di negara ini. Dimana letak Ukraina secara geografis berbatasan langsung dengan Rusia. Menurut Hans J. Morgenthau:

”Kepentingan nasional adalah kemampuan minimum negara untuk melindungi, dan mempertahankan identitas fisik, politik, dan kultur dari gangguan negara lain. Dari tinjauan ini para pemimpin negara menurunkan kebijakan spesifik terhadap negara lain yang sifatnya kerjasama atau konflik”.

Dari konsep ini bisa dilihat bagaimana Rusia mencoba untuk melindungi 60% warga Crimea yang merupakan etnis Rusia yang dianggapnya mendapat perlakuan diskriminasi dari Kiev karena penggulingan Presiden Yanukovych tidak disetujui oleh Crimea dan sebagian daerah timur lain di Ukraina.

Namun, sebagian orang menganggap hal tersebut hanyalah kamuflase dan sering dihubung-hubungkan dengan doktrin Breshnev pada masa Uni Soviet. Doktrin ini menyatakan tentara Uni Soviet baik dengan diminta atau tanpa diminta oleh negara-negara Eropa Timur, akan masuk kenegara Eropa Timur apabila terjadi situasi dalam negeri yang kritis di negara Eropa Timur yang bersangkutan. Doktrin Breshnev digunakan secara besar-besaran pada saat terjadi krisis di Cekoslovakia yang intinya Eropa Timur selalu dikonsepsikan sebagai daerah pengaruh Rusia. Doktrin ini juga nampaknya masih digunakan untuk menghadapi negara negara bekas pecahan Uni Soviet di Asia Tengah, khususnya Khazakstan dimana peluru-peluru Balistik Antar benua diletakkan.

Selain itu alasan lain adalah bahwa Ukraina merupakan negara penting yang dijadikan  Rusia  sebagai  transit minyak dan gasnya yang akan disalurkan ke negara-negara Eropa Barat, 80% ekspor gas Rusia ke Eropa Barat adalah lewat Ukraina. Krisis yang terjadi di Kiev akan  mengancam kerjasama Ekonomi antara Rusia dan Ukraina. Rusia akan sulit untuk menempatkan pipanya di Ukraina. Untuk konteks Crimea, Rusia akan sangat diuntungkan dengan dianeksasinya Crimea ke dalam teritori Rusia, dimana Rusia tidak perlu lagi membayar membayar sewa atas Sevastopol yang menjadi tempat pangkalan militer laut hitam milik Rusia.

---

[1] Legal vacuum at the Ukrainian constitutional court (http://rt.com/op-edge/ukraine-constitutional-court-legal-vacuum-117/), diakses pada 20 Mei 2014.

[2] http://www.cfr.org/territorial-disputes/un-resolution-res68262-territorial-integrity-ukraine/p32709, diakses pada 20 Mei 2014.

Daftar Pustaka

Buku :

Morgenthau, H. J. (1951). In Defense of the National Interest: A Critical Examination of American Foreign Policy. New York: University Press of America.

Viter, et. all, Olena. “Ukraine: Post-Revolution  Energy  Policy  and  Relations  with Russia,” (London: GMB Publishing Ltd, 2006)

Online :

http://www.koran-sindo.com/node/372615 (Diakses pada 20 Mei 2014)

http://dunia.news.viva.co.id/news/read/485860-ini-sejarah-sevastopol-di-crimea--wilayah-ukraina-berbau-rusia (Diakses pada 20 Mei 2014)

http://www.cfr.org/territorial-disputes/un-resolution-res68262-territorial-integrity-ukraine/p32709 (Diakses pada 20 Mei 2014)

http://www.securitycouncilreport.org/monthly-forecast/2014-04/ukraine.php?print=true (Diakses pada 20 Mei 2014)