KEBIJAKAN LUAR NEGERI AMERIKA SERIKAT DI CHINA

Kelompok III

Nur Wahidah Gau                   E131 11 011

Alisan Angela                         E131 11 274

Waode Rindang A.                 E131 11 003

Rara Anugerah                        E131 11 261

Yulianti Asyik                         E131 11 266

Mukhlisa Nuradini                  E131 11 101

Atri Ulya                                 E131 11 014

Dalam Bidang HAM

Dalam perkembangan politik luar negeri Amerika Serikat yang bersifat fluktuatif, terlihat berbagai perkembangan yang sangat signifikan sejak perkembangan politiknya setelah pasca perang dunia II. Seteleh perang dunia ke II , pergeseran politik Amerika semakin terlihat mengarah kepada outside dimana kebijakan Amerika lebih mengarah pada kepentingannya di kancah dunia internasional.Perang dingin telah menjadi suatu pondasi awal dalam banyak kebijakan-kebijakan politik luar negeri Amerika mulai dari daerah Amerika Latin sampai pada daerah Asia. Sudut pandang tersebut telah membangun banyak politik luar negeri Amerika.

Hubungan bilateral antara AS dan China merupakan hal penting, melingkupi pada berbagai bidang antara lain, kebijakan ekonomi, keamanan, hubungan luar negeri, termasuk HAM. Berbagai bentuk kebijakan AS yang dibuat untuk menanggapi kasus HAM Tibet, yang secara khusus berdampak terhadap kondisi hubungan bilateral kedua negara. Pentingnya China dalam ekonomi global, keamanan, lingkungan, dan hal-hal lainnya telah berkembang, baik Pemerintahan Bush dan Obama bertujuan untuk menjalin kerjasama bilateral di berbagai bidang, sementara AS sangat tidak setuju dengan Beijing pada banyak isu-isu HAM.

AS tidak dapat serta merta mengakhiri hubungan bilateralnya dengan China akibat dari konflik ideologi yang mereka miliki atas HAM. AS mengakui kepentingannya atas keberadaan China dalam interaksi dan dinamika internasional. Misalnya saja, hak veto yang dimiliki China di PBB. Pengambilan keputusan PBB yang diakui banyak diarahkan dan terpengaruh oleh kebijakan AS, dapat terhambat dengan kepemilikan hak veto tersebut.

Sebelumnya dalam The Tibetan Policy Act of 2002 yang dikeluarkan sebagai bentuk kebijakan AS dalam kasus HAM Tibet, mengarahkan Cabang Eksekutif AS untuk mendorong pemerintah China untuk ikut serta berdialog dengan Dalai Lama atau wakil-wakilnya, panggilan untuk pembebasan tahanan politik dan agama Tibet di China, mendukung pembangunan ekonomi, pelestarian budaya, kelestarian lingkungan, dan tujuan lainnya di Tibet, dan melaksanakan kegiatan lain demi "mendukung aspirasi rakyat Tibet untuk melindungi identitas mereka. China memperlihatkan ketidaksenangannya terhadap campur tangan AS.

Secara politik, hubungan bilateral AS dan China terus berusaha diupayakan untuk berjalan sesuai kesepakatan yang telah mereka putuskan. Terbukti dengan tetap ada inisiasi dan respon positif kedua negara untuk terus melanjutkan pertemuan dan kongres khusus yang membahas hubungan kedua negara secara bilateral dengan lebih terbuka. Pergantian pemerintahan di AS pun, diharapkan dapat memperbaiki kekurangan-kekurangan dan mencari jalan keluar dari konflik yang terjadi antara AS dan China.

Pemerintah Cina pun menganggap bahwa HAM haruslah mencakup pada kepuasan hidup  dan  kemajuan  ekonomi,  makanya  dengan  konsep  yang  dianut  oleh  Cina dijadikan sebagai  landasan  mereka  untuk  kebijakan  yang  menurut  dunia  internasional  khususnya Amerika,  telah  melanggar  HAM  warganya.  Ditambah  lagi  dengan  ajaran  Konfusianisme yang  banyak  dianut  masyarakat  Cina  dan  disebut-sebut  mempunyai  andil  yang  besar terhadap  pola  pikir  Cina.  Sayangnya  ajaran  Konfusianisme  ini  tidak  memiliki  kajian tentang  HAM  dan  kedudukan  setiap  individu,  dimana  hal  tersebut  menjadi  nilai  utama dalam konsep HAM secara universal.

Amerika  sebagai  negara  yang  bertujuan  untuk  menstabilkan keamanan  dunia  ikut serta  dalam  memperbaiki  HAM  di  Cina.  Duta  besar  Amerika  Serikat  untuk  Cina  Gary Locke  menilai  bahwa  catatan  HAM  di  Cina  memburuk  karena  rezim  komunis  Cina terancam  dengan  munculnya  demonstrasi  pro-demokrasi.  Ia  mengatakan  bahwa  proses penegakan  HAM  di  Cina  naik  turun,  namun  dalam  beberapa  periode,  proses  penegakan HAM  itu  tampak  memburuk. Amerika  mendukung  kaum  liberalis  Cina  untukmenyuarakan banyaknya pelanggaran HAM di sana.

Keberadaan  Amerika  sebagai  negara  yang  lebih  dahulu  besar  dan  kuat  dibanding  dengan Cina, menjadikan Cina memilih untuk menjalankan pemerintahan dengan ideologi yang  berbeda  dengan  Amerika,  begitu  pula  dengan  masalah  HAM.  Apa  yang  dilakukan Amerika  sebenarnya  merupakan  wujud  perhatian  Amerika  terhadap  apa  yang  dilakukan Cina.  Sementara  Cina  sendiri  tidak  pernah  beranggapan  bahwa  apa  yang  dilakukannya merupakan pelanggaran, sebab dengan kebijakan yang dikeluarkan akan menjadikan Cina sebagai negara utuh, yang memiliki kesamaan dan bangkit bersama-sama.

Amerika  sebagai  negara  adi  kuasa  memiliki  tujuan  dimana  setiap manusia mendapatkan  hak  mereka  masing-masing.  Terlihat  bahwa  Amerika  sangat  mendukung mereka yang tidak mendapatkan haknya tersebut. Apalagi Amerika yang menganut sistem  liberal  mempunyai  pandangan  yang  mengedepankan  kebebasan  setiap  orang.  Dengan demikian,  setiap  manusia  diberi  kesempatan  seluas-luasnya  untuk  mengaktualisasikan dirinya dengan maksimal. Cina  memiliki  pandangan  lain  mengenai  HAM. Dalam International  Human Rights  Conventions  in  China dinyatakan  bahwa konsep  HAM  harus  mencakup  langkah-langkah  kesehatan  dan  kemakmuran  ekonomi,  serta  standar  ekonomi  hidup. Dalam  budaya  konfusianisme dikatakan bahwa harmonisasi dan keamanan nasional akan dicapai melalui penghormatan  kepada kelompok, bukan individu. Sehingga Cina menganggap HAM bukanlah untuk hak individu melainkan hak kelompok dan bersama.

Amerika sebagai negara yang besar tidak ingin dominasinya di dunia tersaingi oleh negara  manapun.  Hal  inilah  yang  mendasari  Amerika  untuk  melakukan  campur  tangan dengan  alasan  kebijakan  yang  diambil  tersebut  telah  melanggar  konsep  HAM  secara universal  oleh  pemerintah  Cina terhadap  warganya.Amerika  mendukung  kaum  liberalis  Cina  untuk  menyuarakan  banyaknya pelanggaran  HAM  di  sana.

Amerika memberikan bantuan kepada mereka yang membantunya dalam mencapai apa  yang  menjadi  tujuannya.  Seperti  halnya  Chen  Guangcheng  yang  dianggap  oleh  Cina sebagai  pion  dari  Amerika  yang  dikatakan  dalam  situs  resminya,  karena  selalu menyuarakan  penolakan one  child  policy. Chen  yang  membuat  gusar  pihak  berwenang Cina dengan memaparkan pengguguran dan pemandulan paksa dibawah one child policy. Amerika  memberikan  jalan  lain  bagi  mereka  yang  ingin  melahirkan  di  Amerika. Dengan kata lain, Amerika mendukung para ibu-ibu yang ingin melahirkan anak lebih dari satu dan menentang One Child Policy yang dibuat oleh pemerintah Cina. Hal ini dikenal dengan  tur  melahirkan  yang  nantinya  anak  tersebut  bisa  mendapatkan  kewarganegaraan Amerika yang dikelola oleh aktivis Amerika Cina.

Dalam Bidang Militer

Pasca perang dingin yang ditandai dengan runtuhnya Uni Soviet terjadi pergeseran dalam sistem politik global yang tadinya bipolar, dimana kekuatan berada di dua kutub yaitu Barat dan Timur. Lalu kemana kemudian pergeseran itu? Apakah sistem dunia saat ini unipolar dimana Amerika menjadi pemimpin ataukah multipolar yang ditandai dengan lahirnya negara-negara baru yang kemudian menyaingi Amerika Serikat? Namun tentu saja persoalan bukan pada bagaimana sistem dunia, tapi kemudian bagaimana Amerika Serikat sebagai negara yang sering dijuluki polisi dunia kemudian menghadapi tantangan atas munculnya negara-negara maju ini dalam perumusan kebijakan luar negerinya.

Salah satu negara yang patut diperhatikan adalah China. Pasca runtuhnya Uni Soviet, China menjadi ancaman yang cukup kuat dimana negara ini masih menggunakan ideologi komunis dan menjadi supporter utama Korea Utara yang merupakan musuh Amerika. Beberapa kali China juga menyulitkan Amerika dengan memveto Amerika terkait beberapa kebijakan di Timur Tengah. China juga menjadi anggota BRICS yaitu sebutan bagi Brazil, Rusia, India, China dan Afrika Selatan yang merupakan negara-negara baru yang maju secara ekonomi dan sering disebut sebagai tandingan G8 yang terdiri dari negara-negara dengan GDP terbesar dimana AS adalah salah satunya.

Setelah naiknya Barack Obama, kebijakan luar negeri Amerika bergeser dari Bush yang tadinya sangat mementingkan kekuatan militer dan fokus untuk memerangi terorisme khususnya di Timur Tengah menjadi strategi Offshore Balancing dimana Amerika hanya akan mengerahkan kekuatan militernya ketika ada ancaman langsung terhadap kepentingan vital AS. Selain itu tidak hanya fokus di Timur Tengah, Amerika juga mulai fokus terhadap persoalan di Asia Pasifik. Amerika kemudian menempatkan pasukan marinirnya di Darwin, Australia. Penempatan pasukan ini adalah yang ketiga setelah Guam dan Okinawa, Jepang. Secara geografis ketiga kawasan tersebut melingkari China. Itu berarti ada upaya dari Amerika untuk melakukan Containment Policy terhadap China yang dinilai kian agresif di kawasan Asia Pasifik. Meski demikian apa yang dilakukan Amerika tidak sama seperti pada masa perang dingin saat membendung kekuatan Uni Soviet. Saat ini Amerika lebih halus dan berhati-hati untuk ikut campur dalam kebijakan China di Asia Pasifik khususnya terkait dengan masalah sengketa Laut China Selatan dan Sengketa kepulauan dengan Jepang. Strategi Amerika yang sangat hati-hati juga dipengaruhi oleh utang luar negerinya. Saat ini China memiliki saham financial di Amerika sebesar 116 trilyun dollar. Hal ini menjadikan China sebagai penagih utang terbesar di Amerika.

Terkait dengan Sengketa Laut China Selatan yang beberapa wilayahnya diklaim oleh China, Amerika yang juga berkepentingan atas kebebasan pelayaran kemudian menandatangani kerjasama pakta persahabatan dengan ASEAN pada Juli 2013 dimana sebelumnya China, Jepang dan Rusia juga telah menandatangani pakta tersebut. Padahal pada masa Bush, Amerika hanya mengirimkan menteri luar negerinya dalam ASEAN Regional Forum (ARF) sekali dalam tiga tahun. Selain itu Amerika juga gencar mendorong penyelesaian secara damai atas sengketa tersebut.

Namun di April 2014, perilaku Obama saat kunjungannya ke empat negara dimana salah satunya adalah Filipina mengusik China. Dalam kunjungan tersebut Obama berpidato”

"We believe that all nations and peoples have the right to live in security and peace and have their sovereignty and territorial integrity respected. We believe that international law must be held, that freedom of navigation must be preserved, and commerce must not be impeded. We believe that disputes must be resolved peacefully and not be intimidation or force,"

Pernyataan Obama ini sejalan dengan pakta persetujuan yang ditandatangani pada 27 April 2014 untuk penempatan tentaranya di Filipina. Hal ini perlu dilakukan dengan dalih perjanjian 1951 dimana negara harus menolong negara lain yang diserang. Menurut Obama Amerika bertindak sebagai “Iron Clad”, namun tentu saja hal ini dianggap China sebagai ikut campur atas sengketanya denga Filipina di Laut China Selatan. Selain itu Amerika juga menandatangani Mutual Defense Treaty dengan Jepang jika suatu saat negara ini diserang sehubungan dengan sengketa kepaulauan Senkaku/ Daiyou antara Jepang dan China.