Review "International Regimes and International Law"

Note : Dibuat untuk tugas Hukum Internasional

Book by Richard Little

Review :

A.           International Regimes

Menurut Stephen D. Krasner, rezim internasional adalah suatu tatanan yang berisi kumpulan prinsip, norma, aturan, proses pembuatan keputusan, baik bersifat eksplisit maupun implisit, yang berkaitan dengan ekspektasi atau pengharapan aktor-aktor dan memuat kepentingan aktor tersebut dalam Hubungan Internasional.

Setelah perang dunia pertama tahun 1919 sistem dunia internasional masih sangat anarki dimana tidak jelasnya kedaulatan negara. hal ini mengakibatkan negara-negara mulai menginvasi negara lain. Sehingga kemudian muncul rezim untuk melindungi kedaulatan negara. Hingga pada tahun 1970 setelah perang dunia kedua Amerika Serikat menjadi pemenang tunggal. Negara-negara mulai mempertanyakan kemampuan Amerika Serikat memimpin ekonomi. Sehingga perlu ada rezim internasional yang mengatur hubungan negara dan melindungi sistem internasional.

Rezim Internasional berfokus pada dua hal utama yaitu Kedaulatan Negara dan hukum internasional yang mengaturnya. Sampai saat ini masih terjadi perdebatan antara realis dan liberal dalam mendefinisikan rezim Internasional. Realis melihat keberadaan Rezim Internasional hanyalah sebagai kedok negara hegemon. Realis juga meragukan keberadaan hukum internasional karena menganggap hukum internasional hanya perpanjangan tangan dari negara untuk mencapai kepentingan nasionalnya yang pada akhirnya akan menimbulkan konflik. Realis juga memiliki ketakutan akan jatuhnya rezim amerika serikat dengan munculnya negara-negara superpower seperti jepang dan negara-negara Eropa. Pada akhirnya menurut pandangan realis yang terjadi adalah balance of power. Dan sebagaimana Nature of Regimes yang dianalogikan seperti tupai yang pasti akan jatuh juga sehingga akan ada perombakan yang terjadi.  Sedangkan kaum liberal memandang positif keberadaan rezim internasional. Liberal fokus mengenai bagaimana rezim memperbolehkan negara menangani anarki sistem. Dengan adanya rezim internasional yang melahirkan kerjasama antar negara akan memberikan keuntungan kepada negara-negara.

Jenis-jenis Rezim Internasional dibedakan menjadi :

-                 Security Regimes, perkumpulan atas dasar keamanan. Contohnya Rezim NATO, Rezim Pakta Warsawa, dan lain-lain.

-                 Environmental Regimes, perkumpulan atas dasar lingkungan. Contohnya Greenpeace.

-                 Communication Regimes, perkumpulan atas dasar komunikasi

-                 Economic Regimes, Perkumpulan atas dasar ekonomi. Contohnya IMF atau WTO

B.                 International Law (Hukum Internasional)

Hukum Internasional merupakan seperangkat norma atau aturan yang mengatur hubungan antara subyek hukum internasional. Subyek hukum Internasional awalnya hanya negara tapi sekarang meluas menjadi negara, individu dan organisasi Internasional.

Hugo Grotius mendasarkan sistem hukum Internasional atas berlakunya hukum alam. Hukum alam telah dilepaskan dari pengaruh keagamaan dan kegerejaan. Banyak didasarkan atas praktik negara dan perjanjian negara sebagai sumber Hukum Internasional disamping hukum alam yang diilhami oleh akal manusia, sehingga disebut Bapak Hukum Internasional.

Sumber-sumber hukum internasional berasal dari Custom (kebiasaan), General Principle of Law (Prinsip-prinsip aturan manusia), legal Scholarship dan Past Yudicial Decision yaitu sumbernya bisa berasal dari hukum yang sudah ada.

Hukum Internasional modern berawal sejak perjanjian Westphalia yang mengakhiri perang 30 tahun dan memperjelas hierarki setiap negara. Hingga saat ini hukum internasional sangat erat kaitannya dengan Perserikatan bangsa-bangsa dan piagam PBB yang menjadi hukum internasional tertinggi. Setiap negara yang menandatangi dan meratifikasi akan tunduk pada setiap aturan dalam hukum internasional.

Tidak sama dengan hukum nasional dimana yang melanggar akan dihukum dan dimasukkan ke dalam penjara, dalam hukum internasional tidak dikenal yang namanya polisi atau penjara. Negara-negara mematuhi hukum internasional agar negara lain juga mematuhi aturan dalam hukum internasional. Apabila ada negara yang melanggar hukum internasional maka sanksi terbesar yang bisa ia terima adalah diembargo oleh negara lain baik secara ekonomi maupun secara politik seperti dikeluarkan dari PBB. Juga dikenal mahkamah internasional yang berfungsi untuk menghukum dan sebagai arbitrasi.

Ketika hukum internasional berhadapan dengan hukum nasional suatu negara maka yang lebih tinggi adalah hukum nasional karena dilindungi oleh kedaulatan. Contohnya saja jika suatu negara ingin menangkap penjahat di negara lain, negara bisa meminta tolong kepada polisi internasional untuk menangkapkan tapi hanya bagi negara yang memiliki perjanjian ekstradisi dengan negara lain.

Sampai saat ini hukum internasional sangat susah ditegakkan.